Para diplomat asing di PBB, New York, menyatakan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tengah berusaha meloloskan resolusi Majelis Umum, PBB, mengenai hak asasi manusia di Myanmar.
Tahun lalu Uni Eropa mengumumkan bahwa untuk pertama kali dalam 15 tahun terakhir, blok kerja sama regional itu tidak akan mengajukan resolusi kepada Komite Ketiga Majelis Umum PBB yang fokus membahas hak asasi manusia itu sembari mengecam catatan HAM Myanmar, namun juga menyanjung kemajuan yang dicapai Myanmar.
Tapi sekarang Uni Eropa bisa saja menghidupkan kembali resolusi itu dengan mencomot draf resolusi OKI untuk kemudian memperluasnya dari lebih sekadar krisis Rohingya, kata seorang diplomat di New York seperti dikutip Reuters.
Para diplomat mengatakan beberapa anggota Dewan Keamanan PBB tengah mempelajari apakah badan ini dapat menyepakati pernyataan formal atau bahkan resolusi berisi seruan pengakhiran kekerasan, akses penuh untuk bantuan dan pengembalian pengungsi secara aman.
Namun Myanmar menyatakan akan bernegosiasi dengan China dan Rusia yang memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan PBB, demi melindungi diri dari langkah PBB yang dianggap tidak menguntungkannya. Selama ini China dan Rusia mendukung sikap pemerintah Myanmar.
Hubungan Myanmar dengan PBB memburuk sejak ditemukan biskuit berlabel World Food Programme di sebuah kamp militan Juli lalu. Penemuan ini sendiri membuat pemerintah Myanmar menuduh badan PBB itu mendukung pemberontak dan lalu memicu penutupan operasi WFP di Rakhine.
sumber : antaranews.com | foto: UN