AIHII.or.id – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (FISIP UNTAN) Pontianak bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) mengadakan serangkaian kegiatan tentang perbatasan, 15 – 17 Agustus 2018.
Kegiatan Seminar diselenggarakan pada Kamis (15/08/2019) di Ruangan S2 Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. Seminar ini mengangkat tema “Bincang-bincang Ekonomi Politik Perbatasan”.
Nara sumber yang hadir adalah Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas (Dosen FISIP Universitas Paramadina), Dr. Elyta, S.Sos, M.Si (Sekretaris Prodi S2 Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura), dan Dr. Tatok Djoko Sudiarto (Dosen FISIP Universitas Paramadina).
Seminar ini dimoderatori oleh Firdaus, S.IP, M.Sos. Sekitar 80 peserta yang terdiri dari mahasiswa Fisip Untan dan Mahasiswa (Praja) IPDN Pontianak menghadiri seminar ini.
Dalam pengantar diskusinya, Elyta menjelaskan bahwa ekonomi politik pada dasarnya menyangkut keputusan-keputusan politik (political decisions). Salah satu keputusan politik pemerintah adalah pembanguan dryport internasional di perbatasan Entikong. Pembangunan pelabuhan darat/dryport disinyalir dapat memicu pertumbuhan jumlah industri di sekitar wilayah perbatasan khususnya di wilayah Entikong dalam menunjang aktivitas ekspor.
Tahap pertumbuhan industri membutuhkan negosiasi secara intensif dan bijaksana dalam mengembangkan kawasan industri. Keberadaan dryport memberikan peluang kesuksesan di wilayah perbatasan.
Kebijakan penguatan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di Entikong memiliki potensi yang relatif besar untuk dikelola dengan adanya percepatan perguruan tinggi yang berbasis vocational skills. Kesuksesan pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan menjadi suatu harapan bagi masyarakat di provinsi Kalimantan barat terutama di Kabupaten Sanggau.
Penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar perbatasan.
Selanjutnya Tatok Djoko Sudiarto menyatakan bahwa daerah perbatasan menjadi koridor depan wilayah Indonesia baik dari segi kebijakan pembangunan, itikad pemerintah, porsi anggaran, badan penanganan, dan juga pembinaan sosial kemasyarakatan. Salah satu prioritas pembangunan untuk penguatan wilayah, masyarakat dan juga diplomasi dengan negara tetangga dan dunia internasional. Penanganan perbatasan dengan kebijakan luarbiasa (extraordinary policy) bukan kebijakan yang biasa-biasa saja (ordinary policy).
Pengelolaan perbatasan berbasis pandangan (paradigma) bahwa batas bukanlah garis (line) tapi daerah (area) yang berisi penduduk yang perlu ditingkatkan.
Lebih lanjut Shiskha mengemukakan tentang dinamika studi perbatasan dengan mempertanyakan ulang tentang konsep batas (“border”) sebagai sebuah garis batas yang ditentukan oleh keputusan politik negara dan wilayah perbatasan sebagai sebuah boundary atau frontier. Konsep ini, kemudian menentukan konstruksi atau makna tentang “kita” dan “mereka” atau “di dalam” dan “di luar”.
Dalam proses pembentukan negara bangsa di Asia Tenggara, seringkali konstruksi identitas etnis telah terbentuk jauh sebelum identitas negara-bangsa. Akibatnya wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat harus diperlakukan sebagai sebuah zona yang memiliki konstruksi identitas lintas batas / transborder identity.
Para Narasumber, moderator dan sebagian peserta Seminar Bincang-bincang Ekonomi Politik Perbatasan.
Focus Group Discussion
Sedangkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada hari Jumat (16/08/2019) di Pendopo Balairungsari di Kabupaten Sambas. Tema yang diangkat dalam FGD ini adalah “Membangun Indonesia Yang Unggul dari Daerah Perbatasan”.
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Kalbar, AIHII dan FISIP Untan Pontianak. Para nara sumber yang hadir adalah:
- Bupati Sambas
- Wakil Bupati Sambas
- Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas (Dosen FISIP Universitas Paramadina)
- Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si (Korwil Sumatra AIHII/Dosen FISIP Universitas Riau
- Dr. Elyta, S.Sos, M.Si (Sekretaris Prodi S2 Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura)
- Dr. Tatok Djoko Sudiarto (Dosen FISIP Universitas Paramadina)
- Dr. Enny Fathurochman (Dosen FISIP Universitas Mulawarman
Kegiatan ini dimulai dengan kata sambutan dari Bupati Sambas yang mengemukakan anak-anak kampung kita butuh peningkatan kualitas SDM. Kita bicara tentang ekspor impor, ada semacam upaya bersama agar ekspor impor di kelola dengan baik dan di kelola dengan SDM yang mumpuni.
Ini juga harus cepat kita lakukan sehingga ketika regulasi di tanda tangani oleh menteri kita sudah siap oleh karena itu diharapkan percepatan agar terjadi perubahan yang signifikan pada ekonomi masyarakat karena sadar atau tidak telah terjadi perdagangan antar perbatasan tapi kita ingin sesuatu yang ada aturan dan regulasi.
Kegiatan ini merupakan follow up dari kegiatan Seminar Perbatasan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019 di diadakan di Aula S2 Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura.
FGD merupakan wadah yang diharapkan dapat menghimpun aspirasi dari berbagai khalayak sebagai salah satu alternative metode penggumpulan data dalam bentuk diskusi yang nantinya dari Pihak-pihak Universitas yang akan membuat naskah akademik (produk kebijakan tentang perbatasan).
Diharapkan dengan adanya FGD ini nantinya pihak-pihak universitas yang terhimpun dari AIHII dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas khusunya dan perbatasan yang ada di Indonesia umumnya, dalam pembahasan alternatif solusi penyelesaian masalah perbatasan.
Upacara 17 Agustus 2019 di PLBN Aruk Sambas
Bertepatan dengan Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019, bertempat di ruang VIP PLBN Aruk Sambas juga dilaksanakan diskusi bersama Koordinator Anggota Kelompok ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Dr. Ir. Max Pohan, CES, MA) dan ibu Wakil Bupati Sambas.
Diskusi ini membahas tentang beberapa topik, antara lain: kelompok epistemik perguruan tinggi yang concern masalah perbatasan, pelibatan triple helix harus dimantapkan dengan koordinasi pemimpin daerah dan BNPP, dan pembangunan masyarakat perbatasan berfokus pada masyarakat perbatasan dan pelibatan penuh masyarakat setempat,
Diskusi ini juga membahas pelibatan dunia usaha perlu dimaksimalkan karena ketertarikan dunia usaha terhadap profil daerah perbatasan membuahkan keberlangsungan input (sumberdaya alam yang spesifik disekitar daerah perbatasan), proses industri (bisa berkolaborasi dengan masyarakat dunia usaha di seberang perbatasan), ketersediaan tenaga kerja dan pasar serta rasa memiliki (nasionalisme dunia usaha).
Sebagai akhir dari kegiatan Tim mengikuti upacara dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-74 di Batas Negeri (PLBN Aruk). Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah DR. Ir. Max Pohan, CES, MA (Koordinator Anggota Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Pembaca Teks Proklamasi adalah Wakil Bupati Sambas, Hj. Hairiah, SH., MH.(*)