Refleksi Akhir Tahun 2015 : Indonesia Perlu Lebih Asertif dalam Kebijakan Luar- Negeri

Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), yang merupakan satu-satunya perkumpulan penyelenggara program studi Hubungan Internasional dan dosen Hubungan Internasional di lebih dari 50 universitas negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia,  adalah merupakan  bagian yang tidak terpisahkan  dari bangsa Indonesia  yang sangat  peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara,  terutama dalam konteks Hubungan Internasional. Mencermati berbagai peristiwa/kejadian internasional sepanjang tahun 2015, AIHII dengan ini menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2015 yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan secara khusus  Pemerintah RI sebagai berikut.

Sepanjang tahun 2015 hubungan internasional di tataran global maupun regional sangat dinamis, yang setiap saat berubah secara pesat sesuai dengan peran para aktor negara dan non-negara, organisasi regional/internasional,  organisasi non-pemerintah serta  kelembagaan internasional lainnya. Komitmen internasional yang diusung oleh umumnya negara, bangsa dan umat manusia untuk mencapai tatanan dunia baru yang lebih adil, damai, aman dan sejahtera masih belum sesuai dengan yang dicita-citakan. Di sisi lain, berbagai aktor negara dan non-negara lebih banyak mengedepankan pendekatan hard power ketimbang soft power, sehingga cita-cita luhur tersebut semakin jauh dari kenyataan. Benturan antara kepentingan domestik, regional dan global demikian kompleksnya, hingga peristiwa/kejadian yang berlangsung di berbagai wilayah di dunia tersebut semakin mengancam terciptanya perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan yang jelas amat memprihatinkan, dan pada gilirannya  berdampak baik langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia, yang sedang diuji untuk tetap konsisten  menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, sesuai dengan amanah para  founding fathers negara RI.

Dinamika Keamanan Internasional

Sepanjang tahun 2015 keamanan internasional secara signifikan mengalami  interaksi di dua kawasan penting, yaitu Asia Timur dan Timur Tengah. Interaksi ini pada kenyataannya masih didominasi negara-negara besar, khususnya Uni Eropa, AS, Rusia dan China, yang selama ini menggunakan hard power dalam interaksinya, hingga membatasi peluang keikutsertaan sejumlah negara-negara berkembang yang dengan soft power-nya sesungguhnya dapat berperan baik sebagai mediator maupun aktor regional,  khususnya India, Indonesia, Turki, Brazil dan Afrika Selatan.

Yang perlu dicatat mengenai kawasan Asia, khususnya Asia Timur,  adalah semakin meningkatnya profil militer Jepang serta agresivitas China di kawasan Laut China Selatan (LCS), sementara perhatian khusus perlu pula diberikan terhadap  klaim sejumlah negara anggota ASEAN (Vietnam-Philipina-Malaysia-Brunei), disamping upaya mediasi yang dilakukan oleh Indonesia sendiri.  Sementara yang mengemuka di Timur Tengah adalah isu-isu ideologis, seperti ISIS, Sunni-Syiah, Terorisme dan lain-lain, diiringi intensitas kegiatan militer baik dari AS maupun Rusia di Syria dan Irak, yang dikhawatirkan akan berlarut-larut bahkan dapat menjalar ke kawasan-kawasan lain. Di sisi lain,  diakuinya Palestina oleh PBB sebagai negara sekaligus sebagai non-member observer status merupakan perkembangan yang cerah dan menggembirakan  di kawasan Timur Tengah.

Dinamika Ekonomi Politik Internasional

Dinamika ekonomi politik internasional telah memperlihatkan perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang sangat menarik. Beberapa kejadian sepanjang 2015 menggambarkan hal tersebut, seperti minat Indonesia yang ingin bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership (TPP), menyusul komitmen negara-negara ASEAN (termasuk  Indonesia sendiri) di dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).  Kejadian lainnya adalah inisiasi China melalui  Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang berpotensi  dapat mengubah lansekap ekonomi politik keuangan global. Di sisi lain, persaingan China – Jepang di Asia Timur  pada gilirannya telah memberikan dampak kepada Indonesia dengan sikap pemerintah Indonesia yang lebih memilih proposal China mengenai kereta api  cepat Bandung-Jakarta ketimbang proposal Jepang. Pilihan ini  telah menambah bumbu yang berakibat pada memanasnya hubungan  ekonomi Indonesia – Jepang. Sementara isu perpanjangan kontrak karya  Freeport telah memicu terganggunya diplomasi ekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan Amerika Serikat.


Dinamika Sosial Budaya

Peristiwa signifikan yang mewarnai dinamika sosial budaya sepanjang 2015 adalah  secara resmi dinyatakan berlakunya Komunitas ASEAN 2015. Sekalipun ASEAN sudah  mendekati usia hampir setengah abad, bahkan Komunitas ASEAN telah berhasil diwujudkan, namun rakyat di lingkungan ASEAN masih belum sepenuhnya berbaur,  bahkan lebih dikenal  sebagai organisasi regional yang elitis. Sesungguhnya untuk berhasilnya integrasi regional,  perlu dikedepankan unsur-unsur non-material, tidak sekedar persoalan material yang lebih mementingkan keuntungan ekonomi. Dengan membandingkan apa yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ke depan Indonesia perlu lebih memaksimalkan peranan kepemimpinan (leadership) nya di lingkungan ASEAN.

Dengan mempertimbangkan salah satu aspek TRISAKTI yaitu ”Berdaulat dalam Politik” khususnya butir 1 yang intinya adalah keinginan membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global dengan empat prioritas yang dikedepankan dan dengan gambaran berbagai kejadian dan peristiwa internasional tersebut di atas,  maka AIHII menyampaikan pandangannya sebagai berikut :

  1. AIHII mengapresiasi upaya dan langkah di bidang hubungan internasional yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia, namun AIHII menilai bahwa tekad yang dicanangkan oleh pemerintah Jokowi-JK belum terlaksana secara optimal;
  2. Di tengah dinamika lingkungan strategis yang baru baik pada tingkat regional maupun  pada global,  Indonesia perlu memposisikan diri sebagai primus interpares di lingkungan ASEAN, mengingat independensi Indonesia selama ini,  yang secara konsisten memegang teguh politik luar negeri bebas aktif.  Secara khusus,  Indonesia perlu secara aktif menjaga suasana damai dan stabil  di kawasan Laut China Selatan, mempertahankan sikap tegas dalam peran mediasinya dalam persoalan Palestina dan dengan tetap merespon perkembangan terkini di berbagai kawasan dunia termasuk Timur-Tengah seperti di Suriah dan Irak;
  3. Pemerintah Indonesia perlu lebih asertif mendorong ASEAN menemukan identitas ASEAN baru dengan meninggalkan identitas lama, yaitu dengan mewujudkan identitas bersama ASEAN sebagai identitas regional  yang harus dibangun di atas nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia, kemakmuran bersama dan kebebasan dari penindasan. Komunitas ASEAN merupakan “super-organisme dengan kesadaran kolektif” yang harus tertanam, tidak saja di setiap negara anggotanya, lebih dari itu, di setiap warga negara ASEAN melalui proses panjang hasil dari interaksi intensif anggota kelompok. Salah satunya, dengan upaya menyusun dan mewujudkan blueprint menuju Masyarakat ASEAN 2025 secara lebih jelas;
  4. Pemerintah Indonesia perlu melanjutkan upaya perlindungan warga negara Indonesia khususnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan melakukan langkah perbaikan yang didasari prinsip-prinsip dalam konvensi buruh migrant 1990 dalam rangka menjamin keamanan dan pemenuhan hak sosial dan ekonomi mereka dengan cara, walau tidak terbatas pada, menjaga agar tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran tidak berpotensi pada pembatasan hak warga negara untuk bekerja dengan cara pembuatan peta jalan penurunan biaya bermigrasi dan atau exit strategy penempatan pekerja migran dari kawasan yang tak ramah ke kawasan yang lebih ramah pekerja migran dengan dukungan politik dan diplomasi luar negeri;
  5. Pemerintah Indonesia perlu lebih asertif dalam mengedepankan diri dalam pergaulan internasional sebagai middle power  dalam diplomasi ekonomi, sosial budaya, lingkungan untuk mencapai target-target pembangunan global selanjutnya seperti tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, pemerintah Indonesia harus tetap memperjuangan dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dengan tujuan mencapai kepentingan nasional Indonesia yang strategis dengan tetap mempertimbangkan kekuatan-kekuatan ekonomi nasional agar tidak hanya dikuasai oleh pengusaha besar maupun asing, memperhatikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil khususnya di daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti Papua, Aceh dan Kalimantan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tercipta trust antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

Jakarta, 30 Desember 2015
Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)

Prof. Tirta N. Mursitama, PhD      
Ketua

Hp: +62817 835 055
Email: ketua@aihii.or.id