Hue City, Viet Nam: Indonesia sampaikan pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memberdayakan kaum hawa. Pemberdayaan tersebut penting, karena hampir 60% usaha mikro kecil di Indonesia dikelola oleh perempuan.
Pernyataan ini disampaikan Delegasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation– World Economic Forum (APEC WEF) 2017 yang berlangsung di Hue City, Viet Nam (26-29 September 2017)
Ketua Delegasi RI pada APEC High Level Policy Dialogue on Women and the Economy (HLPDWE) Duta Besar Sudirman Haseng menerangkan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia menerapkan program atau mekanisme pengembangan industri rumahan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Menurut Sudirman, mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam memberdayakan UMKM, yang sekaligus untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka perdagangan orang, kesenjangan ekonomi, dan mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam ekonomi.
“Mekanisme pengembangan industri rumahan ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelaku usaha perempuan terhadap akses modal, akses informasi dan teknologi, akses pasar, akses pelatihan, hingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga,” tambah Dubes Sudirman Haseng, yang saat ini juga menjabat Sekretaris Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu.
Peran perempuan dalam ekonomi masih belum optimal, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, holistik, dan terkoordinasi. APEC sepakat untuk lebih efektif dalam meningkatkan wirausaha dan peluang kerja bagi perempuan.
Selain itu, APEC juga akan memastikan kebijakan masing-masing anggotanya yang menjamin persamaan perolehan hak upah/gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan, serta menjamin representasi wanita di tingkat pembuat keputusan dan kebijakan (leadership level).
Forum ini juga mendesak masing-masing anggota APEC untuk dapat membuka kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan dalam memperoleh pendidikan pada semua sektor terutama yang dapat menunjang inklusivitas wanita dalam pembangunan ekonomi. Para pengusaha juga mengharapkan dapat diberikan kemudahan dan kuota khusus bagi UMKM yang dipimpin oleh wanita dalam proses pengadaan barang/jasa.
APEC HLPDWE menghasilkan dokumen ‘2017 APEC Women and the Economy Forum Statement‘, salah satunya menyepakati untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pedesaan yang sejalan dengan salah satu kepentingan Indonesia dalam forum APEC yaitu rural development and poverty alleviation (RDPA).
Para pejabat yang hadir juga telah menyetujui penyediaan dana sebesar USD 1,8 juta untuk program pengembangan kapasitas terkait pemberdayaan perempuan dalam kerangka kerja sama APEC. Rangkaian pertemuan ini juga dihadiri oleh para pengusaha perempuan Indonesia dari IWAPI. (Sumber: Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/Yo2k)
sumber : kemenlu.go.id