Gelar Konvensi HI, UBL Bahas Kekuatan Maritim Indonesia

Salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah mengangkat kekuatan maritim Indonesia. Dengan mengandalkan kekuatan maritim pula bisa terjalin diplomasi antarnegara.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Kerja Andi Widjayanto saat menjadi keynote speech dalam Konvensi Nasional V Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional(AIHI) di Universitas Budi Luhur (UBL). Dalam kegiatan bertema Kebijakan Hubungan Luar Negri Pemerintahan Jokowi: ‘Agenda dan Prioritas’, Andi mengkritisi tentang kekuatan maritim Indonesia dan peluang untuk meningkatkannya.

“Satu bangsa hanya bisa jadi kekuatan maritim kalau bangsa itu sadar betul bahwa bangsa itu adalah bangsa maritim. Budaya maritim harus ditonjolkan. Kedaulatan pangan kuncinya bukan di pertanian tetapi di maritim,” ujar Andi, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (27/11/2014).

Dia menyebutkan, pangan berbasis laut berarti sentra kelautan. Terjalinnya konektivitas maritim melalui tol laut. Konektivitas yang bersifat integratif itu memungkinkan terjadinya diplomasi maritim melalui kekuatan laut.

“Poros maritim akan sangat terkait pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan Kedaulatan pangan, energi, maritim, dan reformasi birokrasi. Dalam enam bulan pertama adalah one stop service, Kemudian cash management system,” paparnya.

Sementara itu, Rektor UBL Suryo Hapsoro menyatakan penyelenggaraan Konvensi AIHII kelima merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi UBL. Di samping sebagai tuan rumah, konvensi tahun ini dilaksanakan pada waktu yang tepat, yaitu bersamaan dengan terpilih dan dilantiknya presiden baru dan kabinet kerja yang telah terbentuk.

“Dalam hal ini, ruang untuk diskursus dengan keterlibatan akademisi dalam formulasi kebijakan masih sangat terbuka. Dan saya yakin bahwa konvensi yang merupakan salah satu media untuk dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah kita,” ungkap Suryo.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Panitia Konvensi Nasional V AIHII, Yusron. Ketua program studi Hubungan Internasional (HI) UBL itu berpendapat, perkembangan studi ilmu HI dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi pembangunan negara bangsa.

“Memberikan kontribusi bagi peningkatan studi ilmu HI, untuk mencari jawaban dan solusi terhadap berbagai hal yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia, memperoleh umpan balik mengenai peran maupun keterlibatan studi ilmu HI bagi masyarakat internasional, memberikan masukan bagi institusi pemerintah maupun swasta untuk menentukan alternatif kebijakan yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan,” urai Yusron.

Konvensi tersebut membahas berbagai bidang, mulai ekonomi politik internasional, diplomasi, keamanan, kawasan, gender, maritim, hingga energi. Tercatat perwakilan dari sekira 38 universitas di seluruh Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut. (mrg)

 

sumber : okezone.com