Optimis Perbatasan Indonesia akan Lebih Maju dan Sejahtera

PEMERINTAH gencar membangun infrastruktur untuk membuka isolasi dan memperluas akses kegiatan ekonomi di daerah perbatasan. Fokus itu bukan hanya untuk mengatasi kesenjangan, melainkan juga memperkuat nasionalisme. Selain itu, sebagai kebanggaan rakyat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wajar jika pemerintah saat ini di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut paling progresif menunjukkan kehadiran negara di daerah perbatasan. Hal itu diungkapkan langsung Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul), kemarin (10/10). Irianto diundang khusus dalam kegiatan tersebut.

Seminar bertema Membangun Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Hubungan Internasional itu merupakan rangkaian dari acara Konvensi Nasional Ke-8 Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) 2017 di Unmul. Program Studi Hubungan Internasional Unmul menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.

Menurut Irianto, pada pemerintahan era sebelumnya, masalah perbatasan kurang mendapat perhatian. Baru pada era Presiden Jokowi, kawasan perbatasan mendapat atensi serius dari pemerintah.

Bahkan, di provinsi pemekaran Kaltim itu, khususnya di Kecamatan Krayan Induk, kini telah menikmati premium dengan harga yang wajar. Yakni, seharga Rp 7 ribu per liter. Sebelumnya harga bensin di daerah itu bisa mencapai Rp 50 ribu per liter. Itu semua berkat penerapan kebijakan BBM satu harga.

“Baru era Presiden Jokowi ini pembangunan perbatasan konkret. Masyarakat juga sudah mulai menikmati. Tapi itu baru di Krayan, masih ada daerah lain di Kaltara yang belum menikmati. Seperti di Lumbis dan Apo Kayan yang daerahnya memang jauh,” beber Irianto.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur pertama di provinsi termuda itu menyampaikan, pembangunan perbatasan negara harus menjadi prioritas. Terutama dari sisi infrastruktur. Sebab, pembangunan tidak hanya untuk membuat daerah jadi lebih sejahtera atau relatif sama dengan daerah lain di Indonesia seperti Pulau Jawa. Tapi juga untuk merawat nasionalisme rakyat perbatasan.

Dia mencontohkan, karena infrastruktur jalan yang belum memadai, untuk mengangkut keperluan pokok dari Krayan ke Tarakan maupun sebaliknya, harus menggunakan pesawat. Itu membuat harga keperluan pokok, setelah sampai ke daerah perbatasan, sangat mahal.

Ukuran pesawat yang mengangkut keperluan pokok juga kapasitasnya terbatas. Harga melambung tinggi itu membuat kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan.

Syukur, kata dia, sekarang akses darat di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia mulai mendapat perhatian. Terang Irianto, Jalan Long Layu-Long Bawan sudah terhubung, begitu pula Malinau ke Desa Binuang di Nunukan. Bahkan, sebagian di antaranya saat ini sudah ada pengerasan. Khusus di Simanggaris, Nunukan, sudah aspal.

“Kami berharap, jalan bisa tembus sampai ujung Krayan. Itu bisa memecah isolasi. Bisa tumbuh permukiman baru di sepanjang jalan yang dibangun. Jadi, tidak perlu berharap angkutan udara. Ongkosnya mahal,” sebutnya.

Mantan sekprov Kaltim itu menyampaikan, masalah perbatasan sangat kompleks. Di Kaltara setidaknya ada permasalahan prioritas lain yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terkait peredaran narkoba dari Malaysia.

Khusus masalah ini bahkan sudah kategori merah. Sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan catatannya, ada 14 ribu jalan tikus di sepanjang 1.098 kilometer perbatasan Indonesia-Malaysia yang digunakan pengedar. Bahkan, dari situ barang-barang ilegal lain turut masuk. Mulai minuman beralkohol hingga kebutuhan pokok.

Selain itu, permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI). Ada ratusan bahkan ribuan warga Indonesia di perbatasan bekerja di Malaysia. Tiap bulan ada saja TKI yang dideportasi melalui pintu perbatasan. Tidak sedikit di antaranya diperlakukan tidak layak oleh aparat keamanan dari negara tetangga.

Masalah terakhir adalah terkait keamanan, khususnya di daerah perairan. Beberapa kali terjadi kasus penyanderaan maupun perompakan kapal di laut perbatasan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Kehadiran aparat keamanan, khususnya TNI, sangat penting.

“Keberadaan pasukan TNI sangat bermanfaat. Beberapa kali menggagalkan barang ilegal masuk, termasuk narkoba dari Malaysia. Selain itu, keamanan terjamin, terutama di darat maupun di perairan. Makanya, saya mengusulkan ada pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di Kaltara,” tuturnya.

Di hadapan peserta konvensi nasional yang dihadiri 70 dosen Program Studi Hubungan Internasional dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, mantan Pj Gubernur Kaltara itu optimistis, provinsinya akan menjadi wajah baru sebagai wilayah perbatasan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Pembangkit listrik, bandara, rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi bakal terus dibangun dan dikembangkan. Tujuannya satu, agar Indonesia, khususnya di daerah perbatasan bisa mengejar ketertinggalan dan keterisolasian.

“Kerja sama investasi saat ini sudah mulai dibangun dengan berbagai negara. Seperti Malaysia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Jerman, Tiongkok, Belanda, dan Rusia. Mereka menyatakan minat untuk menanamkan modal di Kaltara. Bahkan, sudah ada yang mengurus perizinan,” jelasnya.

Selesai menjadi keynote speaker dalam seminar itu, para peserta konvensi nasional memberikan tepuk tangan padanya. Dalam acara itu, selain menghadirkan Irianto Lambrie, turut hadir pembicara lain, yakni Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Irham Waroihan, dan Laksamana Muda TNI Achmad Djamaludin dari Dewan Ketahanan Nasional.  

 

sumber : http://kaltim.prokal.co